Pada 5 September, Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA), bekerja sama dengan IPMI Institute, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Indonesian Business Engagement in Interfaith Climate Action” di IPMI Institute, Jakarta. Diskusi ini mempertemukan 14 peserta dari berbagai sektor, termasuk bisnis, keberlanjutan, infrastruktur, logistik, energi, pertanian, sumber daya manusia, dan akademisi, untuk menggali bagaimana dunia usaha Indonesia memahami risiko iklim serta bagaimana pendekatan berbasis nilai dan agama dapat berkontribusi pada aksi iklim yang lebih membumi.
FGD ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memahami bagaimana aksi iklim dapat lebih terhubung dengan realitas yang dihadapi dunia usaha dan masyarakat di Indonesia. Alih-alih melihat perubahan iklim hanya melalui konsep teknis seperti emisi, persyaratan ESG, dan kepatuhan, diskusi ini menggali bagaimana risiko iklim telah berdampak pada kegiatan bisnis sehari-hari, mata pencaharian, dan kehidupan masyarakat.
Perubahan Iklim Sudah Menjadi Isu Bisnis
Sepanjang diskusi, peserta menekankan bahwa perubahan iklim bukan lagi persoalan yang jauh atau abstrak bagi dunia usaha Indonesia.
Kelangkaan air, cuaca ekstrem, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian regulasi muncul sebagai beberapa risiko yang paling mendesak. Peserta berbagi berbagai contoh, mulai dari kegiatan industri yang terganggu akibat kekurangan air, lapangan minyak yang terdampak banjir, hingga pelabuhan yang semakin terpapar risiko kenaikan muka air laut. Dampak tersebut dapat merambat lintas sektor dan memengaruhi keberlangsungan bisnis, rantai pasok, serta ketahanan ekonomi Indonesia secara lebih luas.
Pada saat yang sama, peserta melihat masih adanya kesenjangan antara bagaimana perubahan iklim umumnya dibicarakan dan bagaimana dampaknya benar-benar dirasakan. Istilah teknis, termasuk cakupan emisi dan kerangka kepatuhan, dapat membuat pembahasan mengenai iklim terasa sulit dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sementara masyarakat dan dunia usaha telah menghadapi banjir, kekeringan, kabut asap, dan berbagai gangguan terkait iklim lainnya.
Diskusi ini menyoroti pentingnya membangun narasi iklim yang lebih mudah dipahami dan lebih terhubung dengan pengalaman sehari-hari, mata pencaharian, serta konteks lokal.
Aksi Iklim Membutuhkan Lebih dari Upaya Dunia Usaha Secara Individual
Pesan penting lainnya dari FGD ini adalah bahwa banyak tantangan iklim tidak dapat diselesaikan oleh dunia usaha secara sendiri-sendiri.
Peserta menyoroti regulasi yang tidak konsisten, tanggung jawab kelembagaan yang terfragmentasi, hambatan perizinan, dan keterbatasan koordinasi sebagai penghambat investasi dan inovasi. Kepemimpinan pemerintah yang lebih kuat dan arah kebijakan yang lebih jelas dipandang sebagai faktor pendukung yang penting, bersama dengan pembiayaan, riset, data, dan inovasi dari lembaga keuangan serta akademisi.
Hal ini memperkuat kebutuhan untuk mendorong aksi iklim melampaui inisiatif yang berjalan sendiri-sendiri menuju kolaborasi yang lebih kuat antara dunia usaha, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas.
Di Mana Agama dan Nilai Dapat Berperan?
Salah satu bagian penting dalam diskusi menggali pertanyaan yang lebih spesifik: Dapatkah aktor keagamaan yang dipercaya masyarakat membantu menghubungkan aksi iklim dengan komunitas?
Peserta menyampaikan beragam perspektif.
Sebagian melihat peluang bagi jejaring keagamaan dan rumah ibadah untuk mendukung inisiatif praktis seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan konservasi air. Di sisi lain, beberapa peserta mengingatkan agar kepercayaan terhadap otoritas moral pemimpin agama tidak serta-merta dianggap sebagai kredibilitas dalam isu teknis terkait iklim. Institusi keagamaan juga perlu dijaga agar tidak sekadar menjadi saluran komunikasi bagi agenda perusahaan.
Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, muncul satu titik temu penting: keterlibatan berbasis agama memiliki potensi apabila dilakukan secara partisipatif, berangkat dari kebutuhan masyarakat, terhubung dengan manfaat nyata bagi mata pencaharian, serta didukung oleh penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Peserta juga menekankan bahwa model shared value jangka panjang lebih kredibel dan berkelanjutan dibandingkan inisiatif CSR yang bersifat satu kali.
Beberapa contoh praktis yang dibahas antara lain penggunaan energi surya untuk elektrifikasi masjid, pengelolaan sampah melalui jejaring keagamaan, serta pesan konservasi air yang dikaitkan dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, rumah ibadah berpotensi tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat komunitas untuk mendorong solusi iklim yang relevan dengan kebutuhan lokal.
Membangun Aksi Iklim Berbasis Kepercayaan dan Nilai Bersama
Diskusi ini juga menunjukkan bagaimana berbagai aktor dapat berkontribusi dalam membangun pendekatan aksi iklim yang lebih kolaboratif dan membumi. Dunia usaha dapat menghadirkan modal, teknologi, akses pasar, dan solusi yang layak secara komersial. Sementara itu, pemimpin agama dapat membantu membangun kepercayaan, menghubungkan aksi iklim dengan nilai-nilai bersama, serta mendorong partisipasi masyarakat. Komunitas berkontribusi melalui pengetahuan lokal dan rasa kepemilikan, sedangkan pemerintah dan akademisi dapat memperkuat ekosistem pendukung melalui kebijakan, infrastruktur, pembiayaan, dan pengetahuan berbasis bukti.
Dalam ekosistem ini, AYANA dapat berperan sebagai penghubung yang netral, dengan mempertemukan berbagai aktor dan memfasilitasi kemitraan yang kredibel, partisipatif, serta berangkat dari kebutuhan masyarakat. Peran ini juga dapat membantu memastikan bahwa keterlibatan antara dunia usaha dan institusi keagamaan dibangun atas dasar nilai bersama, bukan dipersepsikan sebagai hubungan yang transaksional.
FGD ini menjadi langkah awal dalam proses pengembangan basis bukti yang lebih luas. Berbagai temuan yang diperoleh dapat menjadi masukan bagi proses validasi lebih lanjut, pelibatan pemangku kepentingan, serta pengembangan model kemitraan yang menghubungkan aksi iklim dengan mata pencaharian, nilai, dan kepercayaan.
