Pada 27 Juli 2026, perwakilan dari enam komunitas agama utama di Indonesia secara resmi membentuk Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman, menandai tonggak penting dalam memperkuat aksi iklim berbasis nilai-nilai keagamaan yang terkoordinasi di Indonesia.
Sekretariat Bersama mempertemukan komunitas Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dengan berlandaskan nilai-nilai bersama tentang tanggung jawab dalam menjaga bumi, kepedulian terhadap sesama, dan kelestarian lingkungan. Pembentukannya diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Piagam Sekretariat Bersama, setelah melalui serangkaian dialog dan konsultasi yang dimulai sejak Maret 2026 dan melibatkan lebih dari 200 peserta.
Inisiatif ini melibatkan berbagai organisasi keagamaan nasional, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA) berperan sebagai salah satu inisiator, dengan Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (STF UIN) dan Syiar Da’i Indonesia (SDI) sebagai mitra pengetahuan.
Mendekatkan Aksi Iklim dengan Kehidupan Masyarakat
Direktur Eksekutif AYANA, Rizal Algamar, menekankan pentingnya menyampaikan isu perubahan iklim dengan cara yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di berbagai wilayah Indonesia, dampak perubahan iklim telah dirasakan secara langsung, mulai dari banjir, perubahan musim, penurunan hasil pertanian, kenaikan biaya hidup, hingga meningkatnya ketidakpastian pendapatan keluarga.
Karena itu, tantangannya bukan sekadar menyediakan lebih banyak informasi mengenai perubahan iklim, tetapi memastikan bahwa aksi iklim dapat dipahami, dipercaya, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan pada akhirnya digerakkan oleh masyarakat itu sendiri.
Sekretariat Bersama hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut dengan mendorong aksi iklim yang lebih mudah dipahami dan berbasis komunitas, sekaligus menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah lama menjadi bagian dari nilai-nilai yang hidup dalam berbagai tradisi agama di Indonesia. Sekretariat Bersama tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran atau kewenangan organisasi keagamaan yang telah ada, melainkan menjadi ruang bersama untuk bertukar pengetahuan dan praktik baik, membangun kemitraan, memperkuat advokasi dan keterlibatan publik, serta mendorong aksi iklim bersama yang berakar pada nilai-nilai keagamaan.
Para perwakilan komunitas agama juga menyampaikan pandangan mengenai pentingnya aksi iklim lintas iman. Mereka menegaskan bahwa setiap tradisi keagamaan memiliki landasan teologis dan nilai moral yang mendorong manusia untuk bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam.
Perspektif tersebut tercermin dalam berbagai konsep keagamaan, seperti Oikoumene dalam tradisi Kristen; ajaran mengenai hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan dalam tradisi Buddha; Tri Hita Karana dalam Hindu; prinsip keharmonisan dalam ajaran Konghucu; serta nilai khalifah, maslahah, dan keseimbangan (at-tawazun) dalam Islam.
Berbagai perspektif tersebut menunjukkan adanya titik temu yang kuat di antara tradisi agama di Indonesia. Nilai-nilai bersama ini dapat menjadi fondasi bagi gerakan aksi iklim yang inklusif, kolaboratif, berakar pada komunitas, serta berorientasi pada kemaslahatan manusia dan kelestarian bumi.
Merumuskan Langkah Bersama ke Depan
Sebagai bagian dari lokakarya, para peserta dibagi ke dalam tiga kelompok diskusi untuk membahas berbagai aspek strategis dalam pembentukan dan pengembangan Sekretariat Bersama.
Kelompok pertama berfokus pada tata kelola, dengan membahas identitas Sekretariat Bersama, struktur organisasi, tata kelola kelembagaan, mekanisme kepemimpinan, serta sistem keanggotaan. Pembahasan ini diarahkan untuk membangun kerangka kelembagaan yang memungkinkan Sekretariat Bersama menjalankan fungsinya secara efektif, dengan tetap menjaga independensi dan peran masing-masing organisasi anggota.
Kelompok kedua berfokus pada Rencana Aksi Bersama dan program prioritas, termasuk penentuan lokasi prioritas serta organisasi yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pembahasan mencakup arah program prioritas, penyusunan pedoman aksi lingkungan, pengembangan rumah ibadah ramah lingkungan, serta strategi pelaksanaan program secara bertahap di berbagai komunitas dan wilayah.
Kelompok ketiga berfokus pada keberlanjutan organisasi, meliputi model pendanaan, tata kelola keuangan, pengembangan kemitraan strategis, strategi komunikasi publik, serta identifikasi berbagai risiko yang perlu diantisipasi untuk mendukung keberlanjutan Sekretariat Bersama dalam jangka panjang.
Seluruh proses diskusi berlangsung secara partisipatif dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Dengan pendekatan tersebut, setiap peserta memiliki ruang untuk memberikan pandangan dan masukan, baik terhadap Piagam Sekretariat Bersama maupun arah pengembangan organisasi ke depan.
Membangun Platform Koordinasi, Pembelajaran, dan Advokasi
Hasil diskusi menghasilkan kesepahaman bahwa Sekretariat Bersama perlu berfungsi sebagai simpul koordinasi dan pertukaran pengetahuan yang menghubungkan organisasi keagamaan dengan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sekretariat Bersama diharapkan dapat mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik-praktik baik dari berbagai komunitas keagamaan, mengembangkan narasi aksi iklim yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, memperkuat literasi iklim publik, memfasilitasi kolaborasi, serta mendukung advokasi kepada pemerintah dan masyarakat luas.
Salah satu prinsip penting yang mengemuka dalam diskusi adalah perlunya menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up.
Pada tingkat kebijakan, Sekretariat Bersama akan mendorong dialog dengan pemerintah dan para pengambil keputusan agar perspektif lintas iman serta pengalaman masyarakat dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan dan aksi iklim nasional. Sementara itu, pada tingkat komunitas, Sekretariat Bersama akan memperkuat literasi, kesadaran, dan praktik aksi iklim di lingkungan komunitas keagamaan. Dengan demikian, pengalaman dan pengetahuan masyarakat dapat turut berkontribusi dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan konteks lokal.
Meletakkan Fondasi bagi Gerakan Aksi Iklim Lintas Iman yang Berkelanjutan
Secara keseluruhan, lokakarya ini menghasilkan visi bersama mengenai Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman sebagai platform kolaboratif yang mampu menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dan mendorong aksi iklim yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Sejumlah hasil utama yang dicapai meliputi penguatan komitmen lintas agama melalui penandatanganan Piagam Sekretariat Bersama, penyempurnaan rancangan tata kelola organisasi, perumusan arah program prioritas, pengembangan model pendanaan dan kemitraan strategis, serta penyusunan langkah tindak lanjut sebagai dasar bagi tahap implementasi berikutnya.
Lebih dari sekadar platform kelembagaan, Sekretariat Bersama mencerminkan komitmen kolektif untuk menerjemahkan nilai-nilai bersama dalam berbagai tradisi agama menjadi aksi nyata. Dengan menghubungkan nilai keagamaan, kepemimpinan komunitas, pengetahuan, advokasi, dan solusi praktis, inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat gerakan aksi iklim lintas iman yang berakar pada masyarakat Indonesia serta berkontribusi pada masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
